YENNI EFFENDI

1. Revocable L/C : L/C yang dapat diubah/ dibatalkan sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada beneficiary (pihak penerima L/C) 2. Irrevocable L/C : L/C yang tidak dapat diubah/ dibatalkan tanpa persetujuan semua pihak baik pembeli, penjual, maupun pihak bank yang bersangkutan 3. Sight L/C : L/C yang cara pembayarannya oleh negotiating bank dilakukan pada saat wesel-wesel ditunjukan oleh beneficiary disertai dokumen-dokumen lain yang disyaratkan dalam L/C. 4. Usance L/C : ini pelaksanaan pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo wesel berjangka (usance draft) dengan menerbitkan time/draft/wesel. 5. Restricted L/C : L/C yang pembayarannya dibatasi (restricted) hanya kepada bank di negara beneficiary yang namanya tercantum pada L/C tersebut. 6. Unrestricted L/C : L/C yang memperbolehkan penerusan atau negoisasi dokumen dilakukan seluruh bank devisa. 7. Red clau...

KATA PENGANTAR Puji dan Syukur kami panjatkan ke Hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-nya sehingga kami dapat menyusun makalah ini dengan baik dan benar, serta tepat pada waktunya. Dalam makalah ini kami akan membahas mengenai “Sewa Guna Usaha ( Leasing )”. Makalah ini telah dibuat dengan berbagai observasi dan beberapa bantuan dari berbagai pihak untuk membantu menyelesaikan tantangan dan hambatan selama mengerjakan makalah ini. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang mendasar pada makalah ini. Oleh karena itu kami mengundang pembaca untuk memberikan saran serta kritik yang dapat membangun makalah kami. Kritik konstruktif dari pembaca sangat kami harapkan untuk penyempurnaan makalah selanjutnya. Akhir kata semoga makalah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Palembang, ...

Tarif PPh Pasal 17 UU PPh Lapisan Penghasilan Tarif s.d Rp 50.000.000 5 % Rp 50.000.000 s.d Rp 250.000.000 15 % Rp 250.000.000 s.d Rp 500.000.000 25 % Di atas Rp 500.000.0000 30 % Contoh Pengenaan Tarif PPh Pasal 17 UU PPh a) Tn. Andi menerima penghasilan kena pajak Rp. 45.000.000 Maka: 5% x 45.000.000 PPh terutang =   Rp. 2.250.000 b. Tn. David menerima penghasilan kena pajak Rp. 150.000.000 Maka:   5%    x   50.000.000      =      2.500.000 15%   x 100.000.000    =    15.000.000  + PPh terutang                =   17.500.000 (Keliru jika PPh = 15% x 150.000.000) c. Tn. Halim menerima penghasilan kena pajak Rp. 320.000.000 Maka: 5%    x ...

    Tuan Sule pegawai pada perusahaan PT Opera (memiliki NPWP), menikah tanpa anak, pada bulan Maret memperoleh gaji mingguan Rp.2.500.000,00. PT Opera mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Opera menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Tuan Sule  membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Opera juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Opera membayar iuran pensiun untuk Tuan Sule ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp. 300.000,00, sedangkan Tuan Sule membayar iuran pensiun sebesar Rp. 200.000,00. Hitung PPh Tuan Sule pada bulan Maret tsb! Jawab: Gaji Seminggu                                ...

PT. CAHAYA TIMUR mengolah produk melalui 2 departemen, produk yang berasal dari Dept. A dipindahkan ke Dept. B untuk diproses menjadi produk jadi yang siap digunakan. Pada Dept. A terjadi produk hilang awal proses dan di Dept. B terdapat produk yang rusak bersifat normal dan tidak laku dijual. Data produksi dan biaya dalam bulan Desember 2012 adalah sebagai berikut : Diminta  : 1. Buatlah Laporan Harga Pokok Produksi per departemen produksi dengan menggunakan metode FIFO. 2. Buatlah jurnal yang diperlukan.    Jawab: a. Laporan Harga Pokok Produksi di Departemen A  b . Laporan Harga Pokok Produksi di Departemen B c. Jurnal di Departemen A  d . Jurnal di Departemen B   Sumber:  http://id.scribd.com/doc/127905185/04-hpp2-doc#scribd

1. Coersive Power/Kekuasaan Paksaan Merupakan bentuk kekuasaan yang sifatnya memaksakan kehendak terhadap orang lain, sehingga orang tersebut melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkannya. Kekuasaan paksaan ini juga bersifat diktaktor, juga dapat mengakibatkan kerugian fisik meskipun tujuan utamanya adalah untuk kepatuhan. Contohnya: yang sering kita lihat dan ketahui bersama tentang pelaksanaan ospek di tiap perguruan tinggi, atau bahkan siswa-siswi baru yang ingin melanjutkan sekolahnya kejenjang yang selanjutnya. Dalam kegiatan ospek ini, biasanya terjadi model kekuasaan paksaan ini, yaitu kekuatan senior yang melakukan pemaksaan terhadap juniornya yang sedang melakukan ospek. Seperti memerintahkan para junior untuk melakukan hal-hal yang diinginkan para seniornya, bahkan dalam kegiatan ospek ini juga sering terjadi menggunakan fisik yang mengakibatkan kerugian fisik (cedera, atau bahkan sampai ada kasus yang meninggal karena pelaksaan ospek) yang dirasakan oleh para j...