YENNI EFFENDI

     1. Sejarah K antor Pelayanan Pajak Pratama Ilir          Barat Palembang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat didirikan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung yang berkedudukan di Palembang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat yang sebelumnya bernama Kantor Pelayanan Pajak Palembang Ilir Barat didirikan sebagai bagian dari modernisasi Direktorat Jenderal Pajak dengan menerapkan Sistem Administrasi Perpajakan Modern. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat beralamat di Jalan Tasik, Kambang Iwak, Palembang 30135, satu gedung dengan Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka

BAB I PENDAHULUAN 1.1   Latar Belakang Seperti aset, kewajiban merupakan elemen neraca yang akan membentuk informasi sematik berupa posisi keuangan bila dihubungkan dengan elemen yang lain yaitu aset dan ekuitas atau pos-pos rinciannya. Kewajiban merespresentasikan sebagian sumber dana dari aset badan usaha berupa potensi jasa (manfaat) fisik dan non-fisik yang memampukannya untuk menyediakan barang dan jasa. Kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak mengingat atau atau peraturan perundangan. Tugas atau tanggung jawab untuk bertindak atau melakukan sesuatu pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan perusahaan karena tindakan atau transaksi sebelumnya. Pengorbanan ekonomis dapat berbentuk penyerahan utang, aktifa lain jasa-jasa, atau melakukan pekerjaan tertentu.tindakan atau transaksi sebelumnya itu dapat berupa uang, barang atau jasa, diakuinya suatu beban atau kerugian 1.2   Rumusan Masalah Beberapa masalah yang akan dibahas p